JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Protokol kesehatan menjadi aspek yang harus diperhatikan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin. Caranya, dengan menjatuhkan sanksi bagi calon kepala daerah (cakada) yang melanggar aturan.
"Kesimpulannya memang pada akhirnya harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin ini dengan juga penjatuhan sanksi yang tegas,” kata Mahfud MD usai memimpin Rakortas membahas Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pilkada di Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus utama pekerjaan pemerintah saat ini adalah menjamin kesehatan. Dalam hal ini, dia meminta penanganan terhadap Covid 19 harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya Pilkada.
"Pengalaman dari perjalanan tahapan-tahapan pemilu. Ada satu gelombang perkembangan yang agak besar dan menarik perhatian yaitu tanggal 4 dan 6 September kemarin, pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Nah disitu yang menonjol dan dapat banyak perhatian dan dapat bahasan dari media massa adalah terjadinya kerumunan massa yang luar biasa,” katanya.
Selain itu, kata Mahfud, berdasarkan laporan dari Ketua KPU Arief Budiman, ada 59 bakal calon Kepala Daerah yang terinfeksi Covid-19 yang tersebar di 21 Provinsi. Dia kembali mengingatkan semua pihak jangan pernah menyepelekan Covid-19.
Mahfud berpesan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi di dalam Pilkada, agar memperhatikan protokol kesehatan supaya tidak membahayakan diri sendiri. Bahkan membahayakan orang lain.
“Obat yang paling utama adalah protokol kesehatan, terutama displin memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak, jangan berkerumun,” ujarnya.
Sumber: CNN/Antara/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
